KEPOLISIAN

Ikut Dilibatkan soal SKT, Polisi Masih Kaji Aktivitas FPI

Financial technology (fintech) ilegal siap-siap terjerat pidana. Polri bisa menjerat kejahatan fintech ilegal itu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ada enam kategori tindak pidana yang berkaitan dengan fintech ilegal. Mulai dari penyadapan data, penyimpanan data pribadi hingga illegal access.

“Pertama, penyadapan data; kedua, penyimpanan data pribadi; ketiga, pengiriman gambar porno dan ini mengarah juga ke pencemaran nama baik; keempat, pengancaman; kelima, manipulasi data; dan yang keenam, illegal access,” terang Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2019).

“Hal itulah yang bisa kita jerat dalam pasal-pasal yang sudah terangkum dalam Undang-Undang ITE. Lebih daripada itu, belum ada kami temukan pasal-pasal lain yang bisa menjerat para fintech-fintech ilegal ini,” sambung dia.

Rickynaldo mengatakan tidak dapat secara maksimal mengendalikan berkembangnya fintech ilegal. Hal tersebut terjadi karena hampir sebagian besar server aplikasi fintech ilegal berada di luar negeri.
Polri mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap AD/ART serta aktivitas ormas Front Pembela Islam (FPI). Evaluasi AD/ART merupakan bagian dari proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri), dengan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) dan Polri.

“Mabes Polri masih melakukan pengkajian terkait hal itu,” singkat Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya menyampaikan tengah mengevaluasi AD/ART Front Pembela Islam (FPI) terkait izin perpanjangan SKT Ormas. Kemendagri melibatkan Kementerian Agama hingga pihak kepolisian dalam melakukan evaluasi ini.

Sebagaimana diketahui, evaluasi yang dilakukan Kemendagri bertujuan mengetahui apakah AD/ART ormas tersebut menerima Pancasila atau tidak. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, jika nantinya tak ditemukan Pancasila, itu akan jadi bahan pertimbangan pemberian izin SKT untuk FPI.

“Ya itu nanti tentu jadi bahan pertimbangan. Tapi kan kalau soal seperti itu substansi. Tergantung substansi apa yang nanti ditemukan. Misalnya substansi tentang keagamaan, tentu ditanya lagi Kementerian Agama,” kata Bahtiar saat ditemui di kompleks Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

“Termasuk juga mungkin rekam jejaknya ya, bagian yang harus didiskusikan dengan kementerian/lembaga terkait. Dengan kepolisian seperti apa, pandangan pihak-pihak lain-lain seperti apa, karena ini kan organisasi ini selama ini kan aktivitasnya ruang publik, seperti apa aktivitasnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan pihak punya ide soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Dia mengatakan dengan mengusung NKRI bersyariah, FPI tidak berniat mengubah Pancasila sebagai ideologi negara.

“Pancasila itu kan sudah mengakomodir masalah syariat Islam, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, NKRI yang bersyariah, apa yang ada di Pancasila, dan nanti turunannya terkait dengan UU itu sejalan dengan syariah. Bukan nanti mengubah Pancasila,” kata Sugito saat dihubungi.

Related posts

Polisi: Bakar Nenek di Garut, Pelaku Kesal Ibunya Kerap Ditagih Utang Rp 15 Ribu

osi S

Polisi : Penyulut Kerusuhan Demo 30 September di Bandung

osi S

Polda Metro Jaya : Serahkan Nunung dan Suami ke Kejaksaan, Sudah Lama Memakai Narkoba

osi S

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WeCreativez WhatsApp Support
POLRI.ORG siap membantu anda, apabila ingin membuat laporan/artikel atau beriklan,
👋 POLRI.ORG siap membantu anda